Hukum dan Peradilan Nasional

Standar

A. Pengertian Hukum menurut para ahli

  1. Simorangkir : Hukum adalah peraturan yang bersifat memaksa dan keberadaannya diakuiĀ  oleh pemerintah dan bagi siapa yang melanggarnya akan dikenakan hukuman
  2. Sudikno M : Sekumpulan peraturan-peraturan atau kaidah dalam suatu kehidupan bersama
  3. E. Utrech : Himpunan peraturan hidup yang mengatur kehidupan bersama di masyarakat yang wajib ditaati oleh setiap anggota masyarakatnya
  4. Achmad Ali : Seperangkan norma tentang apa yang benar dan apa yang salah, yang dituangkan baik dalam tulisan maupun lisan

Jadi dapat disimpulkan bahwa pengertian hukum adalah :

  • hukum berisi aturan tentang perintah atau larangan
  • hukum merupakan norma yang harus ditaati dan bersifat memaksa
  • hukum dibuat oleh kekuasaan yang resmi

B. Macam- macam sanksi menurut Pasal KUHP

1. Sanksi Utama

  • Hukuman Mati
  • Penjara
  • Kurungan serta denda

2. Sanksi Tambahan

  • Pencabutan hak-hak tertentu
  • Perampasan barang-barang tertentu
  • Pengumuman keputusan hakim

C. Klasifikasi Hukum

1. Hukum menurut Sumbernya

  • Hukum Undang – Undang : hukum yang berasal dari undang-undang
  • Hukum Adat : Hukum yang berasal dari adat atau kebiasaan masyarakat
  • Hukum Traktat : Hukum yang dibuat oleh negara-negara yang mengadakan perjanjian
  • Hukum Yurisprudensi : Hukum yang dibuat menurut keputusan hakim

2. Hukum menurut Tempat Berlakunya

  • Hukum Nasional : Hukum yang berlaku di suatu negara
  • Hukum Internasional : Hukum yang mengatur hubungan antarnegara
  • Hukum Bilateral : Hukum yang menyangkut hubungan antar 2 negara
  • Hukum Multilateral : Hukum yang meyangkut hubungan lebih dari 2 negara
  • Hukum Asing : Hukum suatu negara yang berlaku di negara lain

3. Hukum menurut Waktu Berlakunya

  • Ius Contitutum : Hukum yang sekarang sedang berjalan atau disebut hukum positif
  • Ius Constituendum : Hukum yang diharapkan akan berlaku pada masa yang akan datang atau hukum yang sedang dicita-citakan

4. Hukum menurut Isinya

  • Hukum Privat : Hukum yang mengatur kepentingan perseorangan
  • Hukum Publik : Hukkum yang mengatur kepentingan orang dan negara

5. Hukum menurut Cara Mempertahankannya

  • Hukum Material : Hukum yang memuat peraturan yang mengatur hubungan dan kepentingan yang berwujud perintah atau larangan
  • Hukum Formal : Hukum yang mengatur bagaimana cara mempertahankan Hukum Material

6. Hukum menurut Bentuk atau Wujud

  • Hukum Tertulis : Hukum yang tercantum dalam peraturan tertulis
  • Hukum Tidak Tertulis : Hukum yang hidup dikalangan masyarakat dan ditaati dalam bentuk kebiasaan

D. Pengertian Sistem Hukum

Sistem Hukum adalah terdiri atas berbagai perturan hukum sebagai komponen-komponennya yang harus saling berinteraksi untuk mencapai tujuan hukum itu sendiri.

E. Tujuan Hukum Indonesia

  • Tujuan Hukum menurut Hukum Positif Indonesia adalah membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap Bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Hukum di Indonesia juga membentuk sistem hukum. Sistem hukum Indonesia tersusun berdasarkan hukum tertinggi negara yaitu, UUD NRI 1945 kemudian menjabarkan ke dalam peraturan hukum yang lebih rendah sehingga bersifat hirearkis piramidal. Sistem hukum Indonesia itu sekarang ini sebagaimana termuat dalam Undang – Undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Jenis dan Hirearki peraturan perundangan menurut pasal 7 Undang – Undang No. 12 Tahun 2011, sebagai berikut :

  1. UUD 1945
  2. Ketetapan MPR
  3. UU
  4. Peraturan Pemerintah
  5. Peraturan Presiden
  6. Peraturan daerah tingkat Provinsi
  7. Peraturan daerah tingkat Kabupaten / Kota